LintasToday – Jatim. Kasus OTT KPK Terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur
Mengarah ke Dugaan Praktek Suap-Menyuap RAPBD Provinsi Jawa Timur”.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan kemitraan antara Eksekutif dengan Legislatif tanpa ada pembagian kue yang cukup dan merata tidak akan berjalan dengan baik dan harmonis. Apalagi legitnya APBD membuat hubungan keduanya sangat kuat dan akrab. Saking kuat dan akrabnya hubungan keduanya berlanjut pada pembagian jatah dana hibah secara terstruktur dan massif.
Sejak kasus OTT terhadap salah satu Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, semakin menambah keyakinan public bahwa dugaan praktek suap dalam setiap pengesahan RAPBD Provinsi Jawa Timur ini sudah berjalan sejak lama. Artinya bahwa, praktik “uang ketok palu” untuk pengesahan RAPBD setiap tahunnya sudah biasa dan mendarah daging dalam hubungan kemitraan eksekutif dengan legislatif. Apalagi sudah banyak contoh kasusnya di daerah lain seperti provinsi jambi yang telah menyeret Gubernur, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi telah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Jika dilihat dari perkembangan dilapangan, Provinsi Jawa Timur sangat berpotensi seperti Provinsi Jambi. Bahwa keterlibatan Gubernur, Pimpinan DPRD, dan lainnya sangat jelas, tinggal menunggu progress dari tim penyidik KPK apakah mereka akan segera dipanggil dan menjadi tersangka? Kita percaya sepenuhnya bahwa KPK sedang bekerja secara professional dalam kasus ini.
Kami dari gabungan aliansi masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam jatim one, akan terus memantau dari setiap perkembangan Kasus Korupsi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur ini sampai tuntas-tas.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga Kerja KPK dapat membanggakan masyarakat Jawa Timur.
Editor: E. Taufik
