Kadinsos Dulkahar, Menegaskan Jika ada Tindak Pidananya, Laporkan Saja

Lampung Selatan, Lintastoday.com—Menanggapi pemberitaan, dugaan tindak pidana penipuan dan Pungutan Liar (Pungli), dalam pengambilan bantuan, program keluarga harapan (PKH) yang di lakukan Oknum pendamping desa Jati baru Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung selatan, berinisial MR. Mendapat perhatian serius Dinas Sosial setempat.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Dulkahar, Menegaskan, Jika ada tindak pidananya tentu bukan ranah kami, selain itu tidak mungkin juga akan mengatakan orang jika yang bersangkutan sudah bertanggung jawab, tapi jika ada yang akan mempidanakan ya silahkan saja itu menjadi tanggung jawab yang melakukan pelanggaran pidana,” yang jelas kami akan lakukan sesuai ketentuan saja,”tegasnya.

Masih di katakan Dulkahar, Jika ada permasalahan tentu kita akan selesaikan dengan baik-baik, kami menyelesaikan persoalannya dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, pembinaan dan sanksi administrasi,”kilahnya.

Sambung Dulkahar, menegaskan penerimaan PKH harus berjalan sesuai juklak dan juknis. Praktik pungli jelas tidak diperbolehkan. Pihaknya sejak awal sudah berpesan supaya ‘Good Goverment’ jangan sampai ada pungli, jika ada Pemotongan atau Pungli PKH, harus di laporkan, jangan takut-takut untuk melaporkan kepada aparat penegak Hukum.

Menurut dia, tidak ada kata istilah pemotongan, pungutan atau penyisihan sekalipun sudah dimusyawarahkan, Karena hal itu melanggar aturan. Pelaksanaanya harus sejalan dengan Undang-undang Fakir Miskin nomor 13 tahun 2011,”Bantuan itu kan sifatnya “By Name By Address” jadi seberapa yang harus diterima, ya harus diterima utuh jangan sampai ada penarikan apapun dari penerima program,” tegas dia.

Seperti di beritakan sebelumnya, MR, di duga melakukan tindak pidana penipuan terhadap masyarakat miskin, keluarag penerima manfaat (KPM), menurut keterangan masyarakat yang berinisial SN, kepada median ini (22/09/2020) lalu, Brapa kali pencairan MR, hanya memberikan sebesar Rp 570.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), biasanya kami (masyarakat) menerima sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di transfer pemerintah kerekening PKH milik KPM, tapi yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat, hanya sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Di karnakan, Kartu ATM di pegang Oknum pendamping MR.

Ditempat yang sama, Ketua PKH bagian desa, membenarkan kalau jumlah uang yang di terima KPM, hanya sebesar Rp 570.000,00,” ya mas KPM hanya menerima bantuan PKH sebesar Rp 570.000, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Masih dikatakan SN, Selain dugaan penipuan MR juga, melakukan pemotongan dana PKH, setiap pencairan uang PKH, KPM selalu dikenakan potongan, sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), Setiap pencairan PKH,”tambah masyarakat.

Sementara itu Oknum pendamping PKH MR, saat di konfirmasih melalui pesan singkat WhatsApp (23/09/2020), MR tidak memberikan jawaban,” No komen,”

Menanggapi dugaan tindak pidana penipuan dan Pungli, Beberapa Lembaga swadaya masyarakat (LSM) beserta awak media. akan melaporkan ke pihak kejaksaan negeri kabupaten Lampung selatan serta tim Sauber pungli polres Lampung selatan.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *