Diduga Mark Up, Anggaran Wifi 49 Juta Di SPJ Kan 92 Juta

Rantau Tijang, Lintastoday.com–Gembar – gembor terkait Kasus Dugaan Korupsi Wifi, dikabarkan bakal akan menggiring sebahagian besar Sekretaris Desa (Sekdes) dan mantan Kades ke “Era Pesakitan” guna mempertanggungjawabkan Dugaan Korupsi (Mark Up) yang menyelimuti Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) terkait Pemasangan Wifi dibalai desa Rantau Tijang Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

Kondisi ini juga diyakini bakal akan menyeret paksa para Oknum terlibat didalamnya menginap di dalam Terali Besi atau Masuk Bui. Khususnya, bagi sebahagian besar Pamong Desa yang berada di Kecamatan Pardasuka yang disebut – sebut sampai saat ini masih bermasalah. Yang dituding keras sebagai biang lahirnya permasalahan Wifi dimaksud.

Hal ini dikarenakan, selain diduga telah mengobok – obok Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 untuk kepentingan sepihak maupun golongan, Informasi yang berhasil dihimpun Awak Media Lintastoday.com terkait Kasus Wifi ini.

Menurut informasi yang didapat, bahwa oknum sekdes Rantau Tijang melakukan mark up dana pemasangan Wifi sebesar senilai 49 juta rupiah, tetapi oknum sekdes melaporkan SPJ-nya 92 Juta pada tahun 2019, jadi diduga kuat oknum tersebut korupsi dan Negara telah dirugikan puluhan juta.

Guna mempertanggungjawabkan dugaan korupsi (Mark Up) yang menyelimuti Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 terkait Pemasangan Wifi dibalai desa Rantau Tijang Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, meminta kepada inspektorat kabupaten Pringsewu melakukan Audit Dana Desa yang terjadi di desa itu.

Bahkan Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GAK) dan Media Lintastoday.com akan mengawal dan membawa kasus ini ke ranah hukum, supaya memberi efek jera para oknum yang terlibat korupsi uang milik Negara.

Anggaran dana desa (DD) ratusan juta yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun desa yang tertinggal menjadi desa yang mandiri dalam slogan membangun Indonesia dari pinggiran di duga di manfaatkan oleh oknum sekdes dan mantan kades untuk memperkaya diri.

Kepala desa dan Sekdes yang menjadi tersangka terkait dengan kasus korupsi meningkat setiap tahunnya, menyoroti soal dugaan korupsi dana desa dari sejumlah desa fiktif atau yang tak berpenghuni namun turut menerima aliran dana, tandasnya. (Asep/Pudin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *