BLT-DD Belum Dibagikan, Diduga Akan Digunakan Untuk Dana Kampanye Pilkakon

Rantau Tijang, Lintastoday.com-–Pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa mulai April hingga Juni. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.

“Tujuannya supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2020).

Saat ini yang terjadi di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa (BLT-DD) belum terlaksana atau belum dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Sampat saat ini bantuan langsung tunai (BLT-DD) masih mengendap di rekening Pekon tersebut, masyarakat Pekon Rantau Tijang sangat lah berharap segara turunnya BLT-DD, karena pentingnya kebutuhan sehari-hari dibutuhkannya.

Adanya laporan dari masyarakat Rantau Tijang bahwa BLT-DD yang belum dibagikan sampai saat ini oleh Muklis selaku Sekretaris Pekon tersebut, sehingga masyarakat sedih khususnya yang ada di pekon Rantau Tijang dan sengsara bisa mempengaruhi kepercayaan pada janji Presiden Jokowi yang peduli dengan rakyatnya.

Menurut keterangan masyarakat ”M” pengakuan dari Muklis terjadinya keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa (BLT-DD) seolah-olah melemparkan masalah kepada pihak bank BRI alias “cuci tangan” tidak mau disalahkan, kata dia (Muklis-Red) pihak bank-nya gak mau lembur untuk membuat rekening bank BRI untuk sipenerima rekening, padahal masyarakat desa lain tidak melalui via transfer atau melalui rekening, bahkwan diberikan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerimanya, tegasnya.

Sebelum berita ini diturunkan, pihak media Lintastoday.com sudah melakukan sesuai kode etik jurnalis, menghubungi via telpon bahkan tidak aktip dan via whatsapp nya untuk memintai klarifikasi adanya laporan tersebut, kepada Muklis selaku sekretaris pekon itu, sampai saat ini belum juga ada tanggapanya darinya.

Terjadinya BLT-DD yang belum dibagikan oleh Muklis kepada masyarakat Rantau Tijang, membuat alasan yang tidak masuk akal dan seolah-olah tidak mau disalahkan, yang tepatnya “cuci tangan” bahkan menyalahkan pihak bank, jadi ansumsi masyarakat BLT-DD tidak dibagikan, malah diduga akan digunakan untuk kampanye Pilkakon (Pemilihan Kepala Pekon) yang akan terselenggara tahun 2020 ini.

Bahkan Muklis seakan-akan tidak peduli himbauan dari Presiden dan intruksi Mentreri Desa dan tidak pernah menghargai hak masyarakat desa karena dianggap bodoh, tegasnya.

“Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, ternasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan-temuan dan kasus hukum untuk program ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, Pendamping Desa dan juga masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini . “Laporkan segera jika ada kejanggalan- kejanggalan di Lapangan,” ujarnya.(Asep/Pudin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *