AMANAH BESAR UNTUK TOLITOLI : Amran H.Yahya : Kami Menjamin Hak Desa dan Warganya Untuk Mengelola SDA dan Segala Potensinya

TOLITOLILintastoday.com – Pemberdayaan dan Pembangunan desa adalah salah satu sektor yang menjadi perhatian serius dalam perumusan visi misi Amanah Besar untuk Tolitoli 2021-2026.

Penegasan ini disampaikan langsung bakal calon Bupati Tolitoli Amran H.Yahya kepada wartawan media Lintastoday.com melalui saluran telepon, minggu (9/8/2020).

Sebagai sosok yang berlatar belakang masyarakat desa, Amran H.Yahya meyakini akan dapat memberikan solusi kepemimpinan kedepan yang lebih baik untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan desa diseluruh Kabupaten Tolitoli.

“Kedepan, pemerintah daerah akan mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa dengan sejumlah program membangun Desa-Desa Mandiri,” tegas Amran H. Yahya.

Antara lain dikatakan, implementasi UU tentang Desa akan dijalankan lebih konsisten, sistematis dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah.

“Kebijakan dan regulasi baru (Perda, Peraturan Bupati- red) akan disiapkan dan dijalankan untuk mewujudkan Desa-Desa Mandiri di Kabupaten Tolitoli,” tukas Amran H.Yahya.

Terkait kebijakan dan regulasi baru itu, kata Amran H. Yahya juga nantinya akan dilaksanakan program strategis tentang share holding antara pemerintah daerah, investor dan desa dalam hal pengelolaan sumberdaya alam (SDA).

“Karenanya, kebijakan dan regulasi baru kedepan, nantinya juga akan menegaskan hak-hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal, seperti tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya,” tukas mantan kepala desa teladan ini, seraya menambahkan pihaknya akan memberikan jaminan hak-hak desa dan warganya untuk mengelola SDA dan segala potensinya

Selain itu, pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan akan dijalankan secara konsisten.

Diakhir perbincangan, Amran yang juga sebagai Ketua DPC PBB Tolitoli itu menegaskan komitmen, untuk program-program investasi pembangunan pedesaan, seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya akan dijalankan dengan pola shareholding yang melibakan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

“Hal prinsip, Amanah Besar menempatkan desa dan warga desa sebagai subjek, bukan sebagai objek, ” tandasnya. **

Editor : Irfan Pontoh

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *